Menurut WikiLeaks, dokumen yang mereka rilis itu dijamin kesahihannya. Tidak ada dokumen palsu. Bagaimana cara memperolehnya, dirahasiakan. Tetapi, gara-gara aktiviatsnya itu, Julian Assange kini sedang diburu Interpol.
Bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia, kini juga menjadi saat-saat yang mendebarkan menunggu bocoran dokumen WikiLeaks. Konon kabarnya harian The Guardian dari Inggris mengklaim memiliki 251 ribu lebih dokumen kawat diplomatik AS. Dari sekian banyak jumlah dokumen tersebut, 3.059 berasal dari kedutaan Amerika di Jakarta dan 167 dari konsulat Amerika di Surabaya. Dokumen tertua adalah tanggal 19 November 1990, sementara yang terbaru 27 Februari 2010.
Jumlah dokumen dari Indonesia tersebut merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan jumlah dokumen dari kedutaan Amerika di negara lain di Asia Tenggara. Di Bangkok, misalnya, jumlah dokumen yang terbuka 2.941, Manila 1.796, dan Singapura 704. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki posisi penting di mata Amerika.
Kita belum tahu seberapa tinggi tingkat kerahasiaan dokumen-dokumen itu. Beberapa dokumen yang dilansir hanya menceritakan Kasus Timor-Timur, Pemilu 2004 dan Pelatihan Kopassus. Dalam dokumen berkode CRS Report RS20332 dengan judul East Timor Crisis: US Policy and Options tertanggal 5 November 1999 itu disebutkan bahwa Pemerintahan Bill Clinton menekan RI agar menerima kehadiran pasukan perdamai an internasional di Timor Timur usai jajak pendapat 1999. Selain itu juga menghentikan kerja sama militer AS dan Indonesia dan mengancam sanksi lebih keras bila tak mau bekerja sama, mengendalikan milisi, dan memulangkan 200 ribu pengungsi Timor Timur. Amerika juga mendukung keputusan IMF dan Bank Dunia agar menghentikan bantuan mereka untuk Indonesia. Bantuan yang dihapus untuk tahun 2000 antara lain bantuan ekonomi 75 juta dolar AS, Economic Support Funds 5 juta dolar AS dan IMET 400 ribu dolar
Mengenai Pemilu 2004 yang memenangkan pasangan SBY-JK, dalam dokumen tertanggal 20 Mei 2005 berkode CRS Report RS21874, Analyst in Southeast and South Asian Affairs, disebutkan bahwa SBY adalah the thinking general. Dalam dokumen itu juga terungkap bahwa suksesnya Pemilu 2004 meneguhkan dominasi partai sekuler, yaitu Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
Sementara itu, berkaitan dengan Pelatihan Kopassus, dokumen yang bertajuk Joint Combined Exchange Training (JCET) and Human Rights Background and Issues for Congress, tertanggal 26 Januari 1999 menyebutkan bahwa sejak tahun 1992, Kongres AS memutus program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional (IMET) untuk Indonesia setelah tragedi Santa Cruz. Tetapi, di bawah program JECT Dephan yang di setujui oleh Deplu, pasukan Baret Hijau AS melatih 60 anggota pasukan khusus TNI di Indonesia yang sebagian besar Kopassus. JECT berdalih pelatihan murni militer meskipun kurikulum latihan perang kota berjudul ‘crowd control’. Akhirnya, pada April 1998, anggota Kongres AS menyurati Menteri Pertahanan Cohen Evans yang menyebut program JECT telah mengakali larangan Kongres. Akibatnya JECT dihentikan pada 8 Mei 1998.
Bagaimana dengan dokumen yang menyebut peranan Amerika dalam penanganan terorisme di Indonesia?. Kita belum tahu. Sebab dokumen mengenai hal itu belum dibocorkan oleh WikiLeaks. Yang jelas secara kasat mata penanganan kasus terorisme di Indonesia sejak tahun 2002 sangat kental berbau Amerika. Sejak pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), pendanaan, program pelatihannya, dan penangkapan sejumlah tersangka terorisme, Amerika ternyata mengambil peranan dibaliknya.
Dalam kasus penangkapan Ustadz Abu Bakar Baasyir misalnya, setidaknya ada tiga bukti yang selama ini diketahui banyak pihak telah melibatkan Amerika. Pertama, pengakuan mantan penerjemah Presiden Bush dan Megawati di Gedung Putih, Fred Burks, di Pengadilan. Dalam persidangan Ustadz Abu tahun 2005, Fred Burks membeberkan semua rencana Amerika untuk me’render’ Ustadz Abu. Pria kelahiran 20 Februari 1958 itu menyebut adanya negosiasi tingkat tinggi, di mana Amerika meminta Indonesia menyerahkan Ustadz Abu ke tahanan Amerika. Tapi Presiden Megawati menolak tekanan itu.
Fred Burks juga berkata bahwa tiga pekan sebelum bom Bali ada pertemuan rahasia di rumah Megawati, Jl. Teuku Umar (16/9/02) yang dihadiri oleh Ralph L Boyce, Dubes AS untuk Indonesia, Karen Brooks (Direktur Asia National Security Council), seorang perempuan agen CIA yang diperkenalkan sebagai asisten khusus Bush, dan Burks sendiri. Sedangkan Megawati sendirian. Dalam pertemuan 20-an menit itu si agen CIA berkata bahwa pemerintah Amerika meminta agar Ustadz Abu diserahkan ke Amerika karena terkait jaringan Al-Qaeda. Megawati menolak, dengan alasan kalau dia menyerahkan Ustadz Abu ke Amerika akan timbul instabilitas politik dan agama yang tidak akan sanggup ia tanggung.
Namun si agen CIA itu justru mengancam, "Jika Ba'asyir tidak diserahkan ke Amerika sebelum Konferensi APEC (enam minggu setelah pertemuan itu) situasi akan tambah sulit. Pertemuan pun bubar. Bom Bali pun meledak (12/10/02). Burks berkata, "Peristiwa itu memberi alasan yang diperlukan Megawati sehingga Ba'asyir ditahan sampai sekarang, meskipun dia (Mega) tidak menyerahkannya ke Amerika”.
Bukti kedua yang menjelaskan keterlibatan Amerika dalam penangkapan Ustadz Abu adalah ketika Pemerintah AS mengutus Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Tom Ridge (10/3/04) untuk menekan Presiden Megawati, Menko Polkam SBY, dan Kapolri Jendral Da'i Bachtiar agar tetap menahan Ustadz Abu setelah bebas dari Rutan Salemba. Maka peristiwa itu memaksa ribuan personil PHH mengambil paksa Ustadz Abu pada hari Jum'at (30/4/04) pukul 06.55 WIB setelah sejak pukul 05.00 WIB bentrok dengan para aktivis ormas Islam yang turut menyambut rencana pembebasan beliau.
Hasil kunjungan Tom Ridge kepada Menko Polkam SBY saat itu (8/3/04) seperti dilaporkan kantor berita Perancis AFP sebagai berikut: Isu seputar akan dijeratnya kembali Ba'asyir ini muncul ketika pihak Amerika Serikat dan beberapa diplomat asing kecewa terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menetapkan 1,5 tahun penjara potong masa tahanan bagi ustadz yang juga pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo itu.
Sehari setelah keluarnya keputusan MA itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Tom Ridge, menemui Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono (8/3) dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan Indonesia terhadap Ba'asyir bukanlah keputusan yang tepat. "Kami harap tidak lama lagi dia akan dibawa ke pengadilan dengan cara lain," kata Ridge seperti dikutip AFP. Beberapa saat usai pertemuan itu, ada pernyataan dari kantor Menkopolkam, "Jika ada bukti baru, sama saja, dari dalam atau luar Indonesia, beliau akan didakwa lagi," ujar Harsanto, salah seorang staf Susilo Bambang Yudhoyono pada AFP.
